Vetojenewanews.com // Deli Serdang
Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Deli Serdang Tahun Anggaran 2026 terus menjadi sorotan. Belum tuntasnya pembahasan tersebut memunculkan pertanyaan publik terhadap keseriusan dan ketegasan pimpinan DPRD Deli Serdang dalam menjalankan fungsi legislasi dan penganggaran.Kamis 5/11/26
Iwan Nugroho secara terbuka mengecam sikap Hamdani Syahputra yang disebut menskors sidang pembahasan KUA-PPAS 2026. Menurutnya, penghentian sementara sidang tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terlebih pembahasan anggaran menyangkut kepentingan masyarakat luas.
"Jangan-jangan ada upaya terselubung dari para pimpinan DPRD yang sengaja membatalkan atau menghentikan pembahasan KUA-PPAS agar P-APBD 2026 tidak diketok?" ujar Iwan Nugroho menyampaikan asumsinya.
Ia menilai, persoalan pembahasan P-APBD tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan. Pimpinan DPRD diharapkan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai alasan penundaan serta langkah konkret untuk menuntaskan pembahasan anggaran tersebut.
Menurut Iwan, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tanggung jawab memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena itu, setiap keputusan maupun dinamika dalam pembahasan anggaran harus disampaikan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tak hanya menyoroti persoalan di DPRD, Iwan Nugroho juga meminta Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, melakukan evaluasi terhadap Ketua DPD Partai Golkar Deli Serdang, Hamdani Syahputra.
Permintaan evaluasi tersebut, menurut Iwan, merupakan bentuk kekecewaan atas dinamika yang terjadi dalam pembahasan anggaran daerah.
Ia berharap persoalan P-APBD 2026 segera mendapatkan kepastian. Sebab, anggaran daerah bukan sekadar persoalan politik maupun kepentingan kelompok, melainkan instrumen penting untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Deli Serdang.
Hingga berita ini disusun, diperlukan klarifikasi dari Hamdani Syahputra dan pimpinan DPRD Deli Serdang terkait alasan skorsing sidang serta perkembangan pembahasan KUA-PPAS 2026 agar persoalan ini dapat diketahui secara utuh oleh masyarakat. ( O2L )
