Vetojenewanews.com // Deli Serdang
Menghadapi ancaman banjir yang hampir setiap tahun melanda sejumlah wilayah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat kesiapsiagaan dengan menyusun dan memutakhirkan Dokumen Rencana Kontingensi (Renkon) Bencana Banjir Tahun 2026.
Langkah tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026 yang melibatkan 50 peserta dari berbagai unsur lintas sektor, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), TNI, Polri, camat hingga unsur perbankan.
Kegiatan berlangsung di Aula BKAD Kabupaten Deli Serdang, Senin (9/11/2026), dengan tujuan menyatukan persepsi, memperjelas pembagian tugas serta memastikan kesiapan seluruh instansi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana banjir.
Dalam pembahasan tersebut, peserta menyepakati lima klaster utama penanganan darurat, yakni klaster penyelamatan dan penanganan yang melibatkan Basarnas, TNI, Polri dan BPBD; klaster logistik dan peralatan yang dikoordinasikan Dinas Sosial bersama Tagana; klaster kesehatan oleh Dinas Kesehatan; klaster pemerintahan dan sarana oleh Dinas SDABMBK ; serta klaster keterlibatan masyarakat.
Selain itu, dibahas pula penentuan titik kumpul masing-masing instansi, jalur mobilisasi personel dan peralatan, sistem peringatan dini, serta mekanisme pengaktifan status siaga darurat.
Mukti Ali: Jangan Tunggu Bencana Baru Bergerak
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Deli Serdang, H. Mukti Ali Harahap, S.Ag., M.Si., menegaskan bahwa rencana kontingensi harus menjadi pedoman operasional yang benar-benar dapat diterapkan, bukan sekadar dokumen administratif.
"Yang paling penting adalah bagaimana seluruh unsur sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing sebelum bencana terjadi. Ketika banjir datang, tidak boleh lagi ada kebingungan mengenai siapa melakukan apa, ke mana masyarakat harus dievakuasi, bagaimana distribusi logistik dan siapa yang mengendalikan operasi di lapangan," ujar Mukti Ali.
Ia menambahkan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Karena itu, sistem peringatan dini, jalur komunikasi dan koordinasi antara BPBD, TNI, Polri, perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa serta masyarakat harus dipastikan berjalan dengan baik.
"Kita ingin penanganan bencana di Deli Serdang semakin cepat, tepat dan terkoordinasi," tambahnya.
Mitigasi Bencana Diperkuat Sejak Dini
Kegiatan FGD tersebut juga menghadirkan Dariyus Sinulingga, Konsultan IABI (Ikatan Ahli Bencana Indonesia), serta Rasmid, M.Si., Kepala Balai Geofisika Kelas I Deli Serdang, sebagai narasumber.
Pembahasan turut menekankan pentingnya mitigasi bencana sebagai upaya mengurangi risiko dan dampak banjir sebelum bencana terjadi. Hal ini mencakup pemetaan wilayah rawan, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kesiapan masyarakat, serta penyusunan langkah antisipasi berdasarkan karakteristik dan potensi ancaman di masing-masing wilayah.
Mitigasi yang dilakukan sejak dini diharapkan dapat meminimalkan risiko korban jiwa, kerusakan infrastruktur dan kerugian masyarakat ketika banjir melanda.
Dokumen Akan Difinalisasi dan Diuji Melalui Simulasi
Hasil pembahasan FGD menghasilkan pemetaan awal kondisi dan kerentanan wilayah, pembagian tugas masing-masing instansi, penentuan titik kumpul serta mekanisme koordinasi penanganan darurat. Selain itu, telah disusun draf awal Dokumen Rencana Kontingensi Banjir Kabupaten Deli Serdang Tahun 2026.
Selanjutnya, dokumen tersebut direkomendasikan untuk segera difinalisasi dan disahkan, kemudian disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan hingga tingkat kecamatan dan desa.
Rencana kontingensi juga perlu diuji melalui latihan dan simulasi secara berkala guna memastikan seluruh unsur memahami peran masing-masing ketika menghadapi situasi darurat.
Melalui langkah ini, Pemkab Deli Serdang berharap kesiapsiagaan lintas sektor semakin kuat, sekaligus memperkuat upaya mitigasi dan penanganan banjir agar lebih cepat, terpadu serta mampu meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian masyarakat. ( A.S )
